AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam

Teori Keberlakuan Hukum Islam Di Indonesia Dan Implementasinya Dalam Legislasi Nasional

2024-02-13T04:34:16+00:00

Hukum Islam adalah bagian dari sistematika ajaran agama Islam yang keberadaannya bersamaan dengan agama itu sendiri. Dalam konteks ke-Indonesiaan, keberlakukan hukum Islam telah mengalami proses sejarah panjang yang diikuti dengan ragam pandangan dan peraturan yang menjadi bagian dari pencegahan terhadap berkembangnya di Indonesia yang di tandai dengan ragam teori keberlakukannya. Selain itu, hukum Islam belum sepenuhnya terakomodir dalam proses legislasi nasional. Bagaimana teori keberlakukan hukum Islam di Indonesia dan bukti implementasinya ke dalam legislasi nasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui teori-teori yang menjelaskan tentang keberlakuan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Jenis penelitiannya kualitatif deskriptif dan menggunakan sumber pustaka. Pengumpulan datanya melalui dokumen berupa buku atau referensi dan hasil riset yang dipublikasi melalui jurnal dan makalah ilmiah. Hasilnya menunjukkan bahwa teori keberlakukan hukum Islam melalui syahadat adalah yang paling mengikat oleh setiap umat Islam. Sementara teori lainnya mengalami proses dialog dan diskusi untuk bisa diterima sebagai bagian dari hukum yang sah berlaku dan mengikat bagi masyarakat

Implementasi Perlindungan Hukum Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Telaah dari Sudut Pandang Hukum Islam

2024-02-13T04:35:12+00:00

Perlindungan hukum terhadap anak, sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2), bertujuan memastikan dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai martabat kemanusiaan. Ini melibatkan upaya melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks hukum Islam, perlindungan hukum anak juga diterapkan sesuai prinsip-prinsip Islam. Aspek-aspek tersebut mencakup memberikan pengetahuan akidah untuk memperkuat iman anak, memberikan pemahaman tentang ibadah di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), serta membentuk akhlak baik melalui latihan berbuat baik, taqwa, kejujuran, pemenuhan janji, dan usaha ikhlas dalam aktivitas anak. Dengan demikian, perlindungan hukum anak tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melibatkan aspek moral dan spiritual untuk mencapai perkembangan holistik sesuai nilai-nilai Islam

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Laundry Center Di Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat

2024-02-13T04:34:49+00:00

Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan laundry center di Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat. Metode yang digunakana pada penelitian ini ialahIIMetode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalahIsistematis, terencana dan terstrukturIIdengan jelas sejakIawal hinggaIpembuatan desainIpenelitiannya. Dan menggunakan pendekatan survey. Hasil penelitian menunjukkan Hasil akhir 0,223>0,05 maka H₀ ditolak artinya Terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan Laundry center terhadap kepuasan pelanggan. Karena nilai sig. 0,223 jauh lebih kecil dari 0,05 maka model linier dapat digunakan untuk memprediksi kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen

Kajian Analitis terhadap Perspektif Imam Syafi’i tentang Kewajiban Membayar Hutang yang Belum Lunas Akibat Kematian Suami

2024-02-13T04:35:41+00:00

Imam Syafi'i, berpendapat bahwa suami wajib membayar mahar utang kepada istri, bahkan setelah suami meninggal. Kewajiban ini diwariskan kepada ahli waris suami. Pandangan ini menunjukkan keseriusan dalam menghormati nilai-nilai pernikahan dan tanggung jawab suami. Mahar utang dianggap sebagai beban moral dan finansial yang harus diselesaikan oleh ahli waris. Suami tetap memiliki kewajiban terhadap istri, baik sebelum maupun setelah hubungan suami-istri, dan tanpa memandang besarnya mahar. Hal ini memberikan landasan hukum dan moral yang kuat, menegaskan bahwa pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Pembayaran mahar utang oleh ahli waris memberikan perlindungan kepada istri, menegaskan hak-haknya, dan mencegah ketidakadilan dalam pembagian warisan. Pandangan Imam Syafi'i juga memperkuat nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam pernikahan. Peran ahli waris sebagai wakil suami untuk membayar mahar menunjukkan bahwa tanggung jawab tersebut tidak dapat dielakkan. Kepatuhan terhadap kewajiban ini juga mencerminkan komitmen keluarga dalam menjaga nilai-nilai keagamaan dan moral. Secara keseluruhan, pandangan Imam Syafi'i tentang kewajiban suami terkait mahar utang memberikan landasan etika dan hukum yang kuat dalam menjaga integritas pernikahan. Pemahaman ini juga memperkuat moralitas dalam hubungan suami-istri.

Perceraiannya Karena Divergensi Agama: Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

2024-02-11T17:58:59+00:00

Perceraian karena perbedaan agama dalam hukum Islam diatur oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 116. Pasal tersebut menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi jika peralihan agama (murtad) menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, dengan dua syarat: salah satu suami atau isteri murtad, dan murtad tersebut mengakibatkan ketidakrukunan. Sementara itu, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 memberikan alasan perceraian, diatur oleh Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, melibatkan perbuatan zina, pemabuk, pemadat, penjudi, meninggalkan tanpa izin selama dua tahun, hukuman penjara lebih dari lima tahun setelah perkawinan, kekejaman atau penganiayaan berat, cacat badan atau penyakit yang menghambat kewajiban suami/isteri, serta perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan tanpa harapan hidup rukun dalam rumah tangga.